Jakarta – Pemerintah terus mempercepat perbaikan sistem dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) guna mengatasi berbagai potensi penyimpangan serta memastikan penyaluran bantuan pendidikan tepat sasaran.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa terdapat dua fokus utama dalam pembenahan program tersebut, yakni penegakan hukum terhadap praktik penyimpangan serta perbaikan sistem untuk menutup celah ketidakefisienan dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan.

Ia menjelaskan, sejumlah persoalan dalam pelaksanaan PIP masih ditemukan, baik terkait ketidaktepatan data penerima maupun mekanisme penyaluran yang belum optimal. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah agar bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang berhak.

Selama ini, proses pengusulan penerima bantuan dilakukan melalui dinas pendidikan, sementara pihak sekolah dinilai lebih memahami kondisi riil peserta didik di lapangan. Hal tersebut menjadi salah satu aspek yang akan dievaluasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran program.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan sistem pengawasan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan pelibatan berbagai pihak, agar potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Program Indonesia Pintar sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk mendukung akses pendidikan serta mencegah angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Ke depan, pemerintah berkomitmen terus menyempurnakan pelaksanaan program agar lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran.