Jakarta — Pemerintah bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong peningkatan kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dibandingkan kondisi normal.
BMKG memperkirakan musim kemarau tahun ini akan datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, serta memiliki curah hujan yang lebih rendah di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta gangguan pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga sektor terkait seperti pertanian, kehutanan, dan sumber daya air. Kesiapsiagaan yang terintegrasi dinilai menjadi kunci dalam meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh musim kemarau ekstrem.
Selain itu, peningkatan deteksi dini melalui pemantauan cuaca dan iklim juga menjadi fokus utama. Informasi terkait potensi kekeringan dan hotspot diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan serta langkah mitigasi di lapangan.
BMKG juga mengingatkan adanya potensi penguatan fenomena El Nino pada semester kedua 2026, yang dapat memperparah kondisi kekeringan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini untuk mengurangi risiko yang lebih besar.
Pemerintah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya air, pencegahan karhutla, serta perlindungan sektor pertanian. Partisipasi masyarakat juga dinilai penting dalam mendukung upaya mitigasi, terutama dalam menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran lahan.
Dengan kesiapsiagaan lintas sektor yang kuat, pemerintah optimistis dampak musim kemarau 2026 dapat ditekan, sehingga aktivitas masyarakat dan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim.
