Banyumas – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mengedepankan nilai kemanusiaan.
Menurut Nusron, manusia harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap penyelesaian persoalan. Karena itu, seluruh kebijakan negara perlu dirancang agar mampu memberikan manfaat nyata serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat luas.
Ia menjelaskan, pendekatan yang memanusiakan manusia menjadi kunci penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk sengketa pertanahan maupun pelayanan publik. Kebijakan yang baik, kata dia, adalah kebijakan yang mempermudah urusan rakyat, bukan sebaliknya.
Dalam kesempatan itu, Nusron juga menyinggung pentingnya peran kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat. Seorang pejabat dinilai berhasil apabila kehadirannya mampu memberi manfaat dan mendorong kesejahteraan rakyat.
Selain itu, ia mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, kritik yang disampaikan harus memiliki tujuan jelas dan diarahkan untuk kemajuan bangsa serta kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Nusron saat menjadi narasumber dalam kegiatan Nusantara Young Leaders di Banyumas. Kegiatan itu menjadi ruang dialog antara pemerintah dan generasi muda terkait kepemimpinan, pelayanan publik, serta pembangunan nasional.
