Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan berbagai bentuk kejahatan digital yang semakin berkembang di ruang siber nasional.

Kolaborasi tersebut ditegaskan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reserse Kriminal Polri 2026 yang menjadi momentum penguatan kerja sama lintas lembaga dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis digital. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perlindungan bagi masyarakat melalui penegakan hukum yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang bagi berbagai tindak kejahatan digital, mulai dari judi online, penipuan daring, hingga kejahatan siber yang menyasar kelompok rentan dan anak-anak.

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital memunculkan tantangan baru yang membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparat penegak hukum. Polri berkomitmen memperkuat kemampuan penanganan kejahatan transnasional berbasis digital melalui kerja sama lintas sektor.

Selain memperkuat penindakan hukum, pemerintah juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan siber. Edukasi publik dinilai penting untuk meminimalkan risiko penipuan digital serta penyalahgunaan data pribadi di ruang digital.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap tercipta ekosistem digital nasional yang aman, sehat, dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.