JOMBANG – Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Jombang merilis pernyataan sikap resmi menyikapi aksi demonstrasi nasional yang berlangsung pada 28–29 Agustus 2025. Demonstrasi ini merupakan respons masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang semakin sulit. ICMI Jombang menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden yang terjadi, terutama tindakan represif aparat yang menelan korban jiwa.

Dalam siaran pers yang diterima, ICMI Jombang mengecam tindakan brutal yang mengakibatkan meninggalnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang terlindas kendaraan taktis aparat saat demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus. Atas insiden ini, ICMI Jombang menuntut aparat penegak hukum untuk memecat oknum yang terlibat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan institusi, ICMI Jombang juga secara tegas meminta Kapolri untuk mengundurkan diri. Menurut ICMI, insiden ini tidak hanya melukai rasa kemanusiaan, tetapi juga mencederai harkat dan martabat institusi kepolisian serta prinsip negara hukum.

Selain itu, ICMI Jombang juga menyampaikan beberapa poin sikap lain:

• Menghentikan Represivitas: ICMI Jombang mendesak aparat keamanan untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan terhadap demonstran. Mereka menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang.

• Pejabat Harus Santun: Pernyataan tidak pantas, sikap angkuh, dan perilaku hedonis dari sejumlah pejabat publik dinilai telah melukai hati nurani rakyat. ICMI Jombang meminta para pejabat, termasuk menteri, anggota DPR, dan lainnya, untuk menjaga perkataan serta berperilaku sederhana. Jika tidak mampu, mereka disarankan untuk mundur.

• Penyesuaian Tunjangan Pejabat: Di tengah kesulitan ekonomi rakyat, ICMI Jombang mendesak agar tunjangan dan fasilitas mewah seluruh pejabat negara dan daerah, dari presiden hingga direktur BUMN, diturunkan. Kebijakan ini dinilai perlu untuk mengurangi kesenjangan sosial.

• Kebijakan Pro-Rakyat di Daerah: Khusus di tingkat daerah, ICMI Jombang meminta bupati dan jajaran pemerintah setempat untuk menurunkan berbagai jenis pajak yang memberatkan masyarakat. Kebijakan fiskal harus berorientasi untuk meringankan beban hidup rakyat, bukan sebaliknya.

Dalam penutup siaran persnya, ICMI Jombang menyerukan agar semua elemen bangsa menjunjung tinggi etika, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Mereka menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi rakyat dengan hati terbuka, bukan dengan kekerasan.

"Semoga Indonesia tetap berada di jalan demokrasi yang bermartabat dan mampu keluar dari krisis dengan persatuan serta kebijakan yang adil," demikian bunyi pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Pengurus ICMI Orda Jombang, Didin Ahmad Sholahudin, pada 29 Agustus 2025.