Magelang (26 Februari 2025) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan kesiapan penuh dalam implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa seluruh jajaran di Jatim siap menjalankan arahan Menteri Sosial RI terkait pelaksanaan ground check pemutakhiran DTSEN secara profesional dan akurat.
“Jawa Timur berkomitmen memastikan pemutakhiran DTSEN berjalan optimal. Seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Jatim, sebanyak 5.219 orang, akan mengikuti pelatihan dan terlibat langsung dalam ground check. Pembagian wilayah dilakukan secara profesional sesuai domisili SDM PKH untuk memastikan validitas data dan menjaga kondusivitas di lapangan,” ujar Khofifah Indar Parawansa dalam keterangannya disela-sela pelaksanaan retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2024).
Sebagai basis data induk yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DTSEN akan menjadi rujukan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya komunikasi aktif antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta seluruh instansi terkait demi kelancaran ground check dan pemutakhiran data.
Sebagai informasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam acara Pelatihan Ground Checking DTSEN yang dihadiri BPS se-Jawa Timur dan seluruh Dinsos Provinsi dan Kabupaten/Kota, menegaskan bahwa DTSEN hadir sebagai solusi atas permasalahan data sosial yang selama ini dianggap tidak sepenuhnya akurat.
“DTSEN sebagai data induk baru mencakup seluruh penduduk Indonesia, dari lapisan terbawah hingga teratas. Dengan sistem pemeringkatan dan data yang lebih lengkap, DTSEN akan menjadi rujukan utama bagi seluruh program sosial dan ekonomi pemerintah,” ujar Gus Ipul.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa per 3 Februari 2025, jumlah DTSEN telah sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia, yakni 285.579.122 penduduk, termasuk 93.025.360 keluarga.
“BPS berkomitmen mendukung pemutakhiran DTSEN dengan menurunkan operator untuk melakukan ground check secara menyeluruh. Kami juga akan memberikan pelatihan bagi pendamping PKH, melakukan monitoring, serta pemeringkatan data secara berkala untuk memastikan DTSEN selalu akurat dan up-to-date,” jelasnya.
Untuk memastikan validitas data, pemutakhiran DTSEN melibatkan berbagai sumber, termasuk Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), DTKS, dan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data dari BPJS Kesehatan, Pertamina, dan PLN juga turut berkontribusi dalam penyempurnaan DTSEN.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa Pemprov Jatim akan terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan ground check. Selain itu, mekanisme usulan dan sanggahan melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel) akan diperkuat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
“Kami di Jawa Timur siap bekerja keras untuk memastikan implementasi DTSEN berjalan lancar. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, DTSEN diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi kebijakan sosial-ekonomi yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
