SURABAYA, 2 JULI 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kepemimpinan yang adaptif dan inovatif merupakan kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas di tengah dinamika perubahan yang berlangsung sangat cepat.
Penegasan tersebut disampaikan Khofifah saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan II Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur di Aula BPSDM Jatim, Surabaya, Kamis (2/7).
Menurutnya, pemimpin birokrasi saat ini tidak cukup hanya mampu menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga dituntut memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan perubahan, serta melahirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI yang kembali memberikan kepercayaan kepada BPSDM Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara PKN Tingkat II.
"Kepercayaan ini merupakan amanah sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Indonesia," ujarnya.
Sejalan dengan itu, Gubernur Khofifah turut menyampaikan selamat kepada 60 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dari berbagai daerah di Indonesia yang telah menyelesaikan proses pembelajaran selama kurang lebih empat bulan melalui metode blended learning.
Menurutnya, keikutsertaan peserta dari berbagai daerah menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap kualitas penyelenggaraan PKN II di BPSDM Jawa Timur. Lebih dari itu, keberagaman asal peserta menjadi modal penting dalam memperkuat jejaring kepemimpinan nasional, memperluas kolaborasi antardaerah, serta memperkaya praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hal tersebut selaras dengan tema PKN II tahun ini, yakni "Kepemimpinan Adaptif Berbasis Empati untuk Mendukung Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik sebagai Fondasi Resiliensi Nasional." Menurut Khofifah, tema tersebut sangat relevan dengan tantangan birokrasi dewasa ini yang ditandai oleh perubahan yang cepat, ketidakpastian global, kompleksitas persoalan publik, perkembangan teknologi, hingga berbagai krisis yang membutuhkan respons cepat dan tepat.
Oleh sebab itu, seorang pemimpin birokrasi dituntut memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, membangun inovasi yang memberikan solusi atas berbagai tantangan, memiliki empati terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu membangun kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas kepentingan.
"Keberhasilan birokrasi bukan diukur dari banyaknya regulasi yang diterbitkan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, berkualitas, transparan, dan berkeadilan," katanya.
Lebih jauh, Khofifah mengatakan bahwa birokrasi yang adaptif dan inovatif merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Sebab, kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, kekuatan institusi, kemampuan berinovasi, serta efektivitas tata kelola pemerintahan.
Karena itu, kepemimpinan yang adaptif dan inovatif harus mampu mendorong perubahan di lingkungan kerja masing-masing sehingga setiap kebijakan dan program yang dihasilkan benar-benar memberikan nilai tambah bagi organisasi maupun masyarakat.
Sebagai bukti bahwa kepemimpinan yang adaptif dan inovatif mampu menghasilkan perubahan nyata, Khofifah memaparkan berbagai capaian strategis yang berhasil diraih Jawa Timur. Pada Triwulan I Tahun 2026, perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 5,96 persen (year on year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,39 persen.
Jawa Timur juga tetap menjadi kontributor terbesar kedua perekonomian nasional di Pulau Jawa, sekaligus memperkuat posisinya sebagai Center of Gravity dan Gerbang Baru Nusantara yang didukung oleh kawasan industri, kawasan ekonomi, jaringan pelabuhan, bandara, serta infrastruktur jalan tol yang terus berkembang.
Kinerja positif tersebut juga tercermin pada berbagai sektor strategis lainnya. Di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen atau lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Sementara di sektor pangan, Jawa Timur kembali menjadi produsen padi terbesar nasional sekaligus mempertahankan dominasinya pada berbagai komoditas peternakan strategis.
Di saat yang sama, transformasi birokrasi pun terus diperkuat melalui berbagai inovasi layanan digital, seperti TRANS JATIM AJAIB 2.0, JOSS GANDOS, dan MAJADIGI. Berbagai inovasi tersebut, kata Khofifah, merupakan bagian dari upaya menghadirkan birokrasi yang semakin efektif, adaptif, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Namun demikian, Khofifah menegaskan bahwa kepemimpinan adaptif dan inovatif tidak akan memiliki makna apabila tidak diwujudkan dalam aksi nyata. Oleh karena itu, implementasi proyek perubahan yang disusun para peserta selama mengikuti PKN II menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi birokrasi di instansi masing-masing.
"Kita berharap proyek perubahan yang telah dipresentasikan benar-benar dilaksanakan setelah peserta kembali ke institusinya. Menurut saya, mahkota PKN II adalah ketika proyek perubahan itu benar-benar diimplementasikan," tegasnya.
Komitmen terhadap implementasi tersebut, lanjut Khofifah, selalu menjadi perhatian dalam setiap kunjungan kerjanya ke berbagai daerah. Ia mengaku kerap menanyakan keberlanjutan proyek perubahan yang dihasilkan para alumni PKN II. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri, sejumlah kepala perangkat daerah alumni PKN II telah berhasil mengimplementasikan proyek perubahannya sehingga mampu meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain pembelajaran di dalam kelas dan penyusunan proyek perubahan, Khofifah juga mengapresiasi pelaksanaan Visitasi Kepemimpinan Nasional sebagai bagian dari proses pembelajaran PKN II. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pengalaman langsung kepada peserta mengenai praktik kepemimpinan berbasis empati, pelayanan publik pada saat krisis, serta pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
"Melalui pengalaman tersebut, para peserta belajar bahwa resiliensi nasional dibangun dari pelayanan publik yang tangguh. Ketika layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan kelompok rentan, dan aktivitas ekonomi tetap berjalan, saat itulah fondasi ketahanan bangsa semakin kuat," ujarnya.
Di akhir, Khofifah berharap seluruh ilmu, pengalaman, jejaring, serta proyek perubahan yang diperoleh selama mengikuti PKN II dapat menjadi bekal dalam membangun birokrasi yang semakin profesional, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
"Jadilah pemimpin yang mampu mendengar sebelum memutuskan, merangkul sebelum memerintah, membangun kolaborasi sebelum mengandalkan kewenangan, serta menghadirkan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat," pungkasnya.
