SURABAYA, 3 OKTOBER 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan harus berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, evaluasi dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi masukan penting untuk mempertajam sasaran program, meningkatkan efektivitas intervensi, serta mencegah potensi inefisiensi anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (2/10) malam.
Dalam pertemuan tersebut, BPKP menyampaikan hasil evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta 38 pemerintah kabupaten/kota, khususnya pada lima sektor prioritas pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan prevalensi stunting.
Gubernur Khofifah mengapresiasi hasil evaluasi tersebut sebagai bahan penyempurnaan perencanaan agar setiap program memiliki sasaran, indikator, dan bentuk intervensi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.
"Terima kasih atas evaluasi dan masukannya. Ini memandu kami untuk membuat perencanaan dan indikator yang memiliki keterdampakan langsung kepada masyarakat. Karena program-progran pemerintah memang harus ada dampak positifnya," ujarnya.
Berdasarkan hasil pengawasan BPKP terhadap Pemprov Jatim dan 38 pemerintah kabupaten/kota, total alokasi anggaran pada lima sektor prioritas mencapai Rp27.519,86 miliar atau sekitar Rp27,52 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pemprov Jawa Timur mengalokasikan Rp5.099,35 miliar, sedangkan pemerintah kabupaten/kota se Jatim mengalokasikan Rp22.420,51 miliar. Anggaran tersebar dalam 2.038 program, 3.303 kegiatan, dan 8.918 subkegiatan
Di tingkat Pemprov Jawa Timur, alokasi terbesar diarahkan pada sektor pendidikan sebesar Rp3.645,47 miliar. Berikutnya pengentasan kemiskinan sebesar Rp930,36 miliar, kesehatan Rp319,88 miliar, ketahanan pangan Rp165,58 miliar, serta penurunan prevalensi stunting sebesar Rp38,06 miliar.
Sementara itu, alokasi anggaran pada 38 pemerintah kabupaten/kota se Jatim mencapai Rp22.420,51 miliar. Anggaran terdiri atas pengentasan kemiskinan Rp9.473,63 miliar, pendidikan Rp6.760,16 miliar, kesehatan Rp2.998,90 miliar, ketahanan pangan Rp1.820,66 miliar, dan penurunan prevalensi stunting Rp1.367,15 miliar.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa besarnya alokasi anggaran perlu diikuti ketepatan sasaran dan kualitas intervensi. Ia menyampaikan, berdasarkan evaluasi BPKP, indikator sasaran utama Pemprov Jawa Timur telah berorientasi pada hasil dan terukur. Meski demikian, masih terdapat ruang penyempurnaan agar pelaksanaan program semakin efisien dan efektif serta berdampak.
"Alhamdulillah, untuk indikator sasaran utama Pemprov Jatim dinilai BPKP telah berorientasi hasil dan terukur. Tapi memang masih ada ruang untuk perbaikan di poin-poin yang sekiranya memperlihatkan potensi inefisiensi dan inefektivitas karenanya kita masih harus lebih menyelaraskan ketepatan desain intervensi," ungkapnya.
Meski begitu, Khofifah menilai catatan evaluasi tersebut justru menjadi ruang untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan ke depan. Ia optimistis berbagai rekomendasi dapat ditindaklanjuti sehingga program pemerintah tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga efektif menjawab kebutuhan masyarakat.
Lebih jauh, Khofifah mendorong agar hasil evaluasi tersebut tidak berhenti di tingkat Pemprov Jawa Timur. Penguatan kualitas perencanaan agar pembangunan efektif, efisirn dan berdampak perlu disampaikan hingga pemerintah kabupaten/kota agar terdapat keselarasan antara kebijakan provinsi dan kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah.
Ia mengusulkan agar Sekretaris Daerah dari 38 kabupaten/kota dapat dilibatkan dalam forum bersama BPKP menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum input SIPD untuk Tahun Anggaran 2028. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan evaluasi kolektif sekaligus memperkuat pemahaman mengenai perencanaan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
"Perencanaan 2027 memang sudah selesai SIPD-nya. Tapi menjelang Musrenbang awal Mei, serta sebelum input SIPD kita bisa hadirkan Sekretaris Daerah dari kabupaten/kota agar Pak Kalan BPKP bisa langsung memberikan penjelasan untuk membantu mereka melakukan perencanaan yang semakin efektif, efisien, dan berdampak," terangnya.
Selain memperkuat kualitas perencanaan, Khofifah menyampaikan, pemetaan kewenangan antartingkat pemerintahan juga menjadi hal penting. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun intervensi, sekaligus memastikan setiap pemerintah daerah dapat menjalankan perannya sesuai kewenangan masing-masing.
Menurutnya, diskusi antara Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, dan BPKP perlu terus dilakukan sejak tahap awal perencanaan. Sehingga nantinya, berbagai catatan hasil evaluasi dapat menjadi bahan penyempurnaan sebelum program dan kegiatan dirumuskan lebih lanjut dalam sistem perencanaan dan penganggaran.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memberikan pendampingan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. BPKP juga akan memperkuat review secara komprehensif, mengintegrasikan aspek manajemen risiko, serta memantau tindak lanjut atas hasil evaluasi.
Kalan BPKP Hasoloan mendorong Pemprov Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat segera melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sekaligus menyelaraskan langkah strategis agar berbagai kebijakan dapat diterapkan secara lebih efektif.
"Kami minta agar Pemprov Jatim sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan Bupati-Walikota agar menyelaraskan langkah strategisnya. Nanti kami akan buat laporan lagi di awal Januari dan kami akan melakukan penelitian juga," pungkasnya.
