Aceh – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap menangani dampak bencana yang melanda tiga provinsi secara serius, komprehensif, dan terencana, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kemampuan negara dalam mengelola dan mengatasi dampak bencana, tanpa mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.

Hal itu disampaikan Presiden usai meninjau rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dalam rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait pada Kamis (1/1/2026). Presiden menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki kapasitas untuk menghadapi situasi tersebut sehingga tidak perlu menetapkan status bencana nasional, namun tetap memandangnya sebagai persoalan yang sangat serius.

Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang besar serta mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk terlibat langsung dalam penanganan di lapangan. Penanganan dilakukan secara bersamaan di berbagai wilayah terdampak. Ia menyebutkan, beberapa menteri berada di Aceh Utara, sekitar 10 menteri bertugas di wilayah Aceh, sementara menteri lainnya disebar ke sejumlah daerah terdampak di provinsi lain yang masih menghadapi tantangan pemulihan.

Selain upaya pemerintah, Presiden membuka kesempatan bagi masyarakat, komunitas, maupun diaspora untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan pascabencana. Namun, partisipasi tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan agar menyampaikannya secara resmi kepada pemerintah pusat agar penyalurannya tepat sasaran.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup pintu terhadap bantuan dari pihak mana pun, selama dilakukan secara tertib dan dengan niat tulus untuk membantu meringankan beban masyarakat. Bantuan yang masuk, menurutnya, harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat. Ia meminta agar fasilitas pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah, puskesmas, dan rumah sakit di wilayah terdampak, dapat segera difungsikan kembali sebagai prioritas utama dalam proses pemulihan.