Jumat, 24 Januari 2025, Gianyar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi maksimalnya layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gianyar, Bali.
Berdasarkan hasil pengamatannya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, layanan PBG dapat berlangsung lebih cepat dan memiliki kualitas prima.
“Nah ini yang menarik. Kami juga belajar ternyata di Bali sudah memiliki rencana detail tata ruang digital, yang itu bisa mempercepat masuk ke dalam sistem yang online,” ujar Mendagri saat meninjau MPP Kabupaten Gianyar, Jumat (24/1/2025).
Mendagri mengimbuhkan, berdasarkan peninjauannya di sejumlah daerah, layanan PBG di Provinsi Bali cenderung lebih lengkap karena mencakup layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Di samping itu, pelayanan juga relatif cepat, bahkan di Kabupaten Gianyar mampu mencapai waktu sekitar 14 menit.
Untuk itulah, Mendagri mengajak awak media untuk membantu mengabarkan praktik baik tersebut kepada khalayak.“Saya akan dorong juga daerah lain untuk meniru. Jadi tolong rekan-rekan wartawan dieksposlah bahwa Bali sudah memiliki rencana detail tata ruang digital. Nah itu terima kasih, saya apresiasi yang sangat tinggi,” imbuhnya.
Mendagri menyebut, pihaknya mengaku akan mengusulkan perbaikan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Usulan itu yakni MBR dihitung bukan dari harga bangunan, melainkan dari pendapatan dan luas bangunan.
Hal ini mengingat di sejumlah daerah ada perbedaan harga bangunan rumah yang cukup mencolok. Ia mencontohkan, harga bangunan di Papua cenderung lebih tinggi dari daerah lain.
Untuk itu, kriteria harga tersebut dinilai perlu dievaluasi.Dalam konteks tersebut, Mendagri juga mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda), khususnya di wilayah Bali, agar berkoordinasi mengenai hasil evaluasi pelayanan PBG di kawasan tersebut.
Nantinya jika ada hasil terbaik dapat diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dikaji menjadi kebijakan nasional yang lebih andal.Mendagri menambahkan, usulan tersebut juga termasuk potensi untuk memberikan ragam pilihan desain bangunan untuk kalangan MBR.
Apalagi diketahui di sejumlah daerah, khususnya Bali, memiliki corak kebudayaan yang kental dan penuh dengan kearifan lokal.“Tolong [Pemda Bali] usulkan resmi kepada kita, kepada Menteri PU (Pekerjaan Umum), tembusan beliau [Menteri PKP], dan saya untuk kita bicara dan masuk dalam sistem kalau disetujui,” tandasnya.
Sebagai informasi, pada peninjauan kali ini, Mendagri bersama Menteri PKP turut menyaksikan proses layanan PBG secara real time di MPP Kabupaten Gianyar. Keduanya juga berbincang dengan para pemohon layanan, serta sejumlah pejabat yang menangani layanan tersebut.
Tampak hadir pada kegiatan ini, Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Pj. Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Komang Sandi Arsana, beserta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Gianyar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi maksimalnya layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gianyar, Bali. Berdasarkan hasil pengamatannya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, layanan PBG dapat berlangsung lebih cepat dan memiliki kualitas prima.
“Nah ini yang menarik. Kami juga belajar ternyata di Bali sudah memiliki rencana detail tata ruang digital, yang itu bisa mempercepat masuk ke dalam sistem yang online,” ujar Mendagri saat meninjau MPP Kabupaten Gianyar, Jumat (24/1/2025).Mendagri mengimbuhkan, berdasarkan peninjauannya di sejumlah daerah, layanan PBG di Provinsi Bali cenderung lebih lengkap karena mencakup layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Di samping itu, pelayanan juga relatif cepat, bahkan di Kabupaten Gianyar mampu mencapai waktu sekitar 14 menit. Untuk itulah, Mendagri mengajak awak media untuk membantu mengabarkan praktik baik tersebut kepada khalayak.
“Saya akan dorong juga daerah lain untuk meniru. Jadi tolong rekan-rekan wartawan dieksposlah bahwa Bali sudah memiliki rencana detail tata ruang digital. Nah itu terima kasih, saya apresiasi yang sangat tinggi,” imbuhnya.
Mendagri menyebut, pihaknya mengaku akan mengusulkan perbaikan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Usulan itu yakni MBR dihitung bukan dari harga bangunan, melainkan dari pendapatan dan luas bangunan.
Hal ini mengingat di sejumlah daerah ada perbedaan harga bangunan rumah yang cukup mencolok. Ia mencontohkan, harga bangunan di Papua cenderung lebih tinggi dari daerah lain. Untuk itu, kriteria harga tersebut dinilai perlu dievaluasi.
Dalam konteks tersebut, Mendagri juga mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda), khususnya di wilayah Bali, agar berkoordinasi mengenai hasil evaluasi pelayanan PBG di kawasan tersebut. Nantinya jika ada hasil terbaik dapat diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dikaji menjadi kebijakan nasional yang lebih andal.
Mendagri menambahkan, usulan tersebut juga termasuk potensi untuk memberikan ragam pilihan desain bangunan untuk kalangan MBR. Apalagi diketahui di sejumlah daerah, khususnya Bali, memiliki corak kebudayaan yang kental dan penuh dengan kearifan lokal.
“Tolong [Pemda Bali] usulkan resmi kepada kita, kepada Menteri PU (Pekerjaan Umum), tembusan beliau [Menteri PKP], dan saya untuk kita bicara dan masuk dalam sistem kalau disetujui,” tandasnya.
Sebagai informasi, pada peninjauan kali ini, Mendagri bersama Menteri PKP turut menyaksikan proses layanan PBG secara real time di MPP Kabupaten Gianyar. Keduanya juga berbincang dengan para pemohon layanan, serta sejumlah pejabat yang menangani layanan tersebut.
Tampak hadir pada kegiatan ini, Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Pj. Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Komang Sandi Arsana, beserta sejumlah pejabat terkait lainnya.
