SURABAYA, 3 OKTOBER 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya kolaborasi dan keberlanjutan inovasi bagi aparatur sipil negara (ASN) agar proyek perubahan yang dirancang selama pelatihan kepemimpinan dapat diwujudkan menjadi program yang berdampak nyata manfaatnya bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XI serta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V dan VI Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur, Surabaya, Jumat (2/10).
Menurut Khofifah, keberhasilan pelatihan kepemimpinan perlu tercermin dalam penerapan pengetahuan, keberlanjutan inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, para peserta diharapkan mampu menggerakkan perubahan dan membangun kerja sama di lingkungan kerja masing-masing.
"Kita perlu bersama-sama membangun penguatan dan sinergi kolaborasi dari semua elemen strategis di negeri ini. Apapun instansinya, dari manapun berasal. Kolaborasi dan sinergi adalah kunci sukses hari ini," ujarnya.
Khofifah mengingatkan bahwa penutupan pelatihan justru menjadi awal bagi para peserta untuk mengimplementasikan berbagai gagasan perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Sebab, tantangan dalam menjalankan inovasi tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu instansi atau individu, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
"Pelatihan ini memang kita tutup hari ini, tapi berikutnya perlu ada kerja-kerja sinergi, kerja-kerja kolaboratif. Apalagi yang terkait dengan berbagai proyek perubahan yang sudah disiapkan. Proyek-proyek perubahan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan sendirian. Proyek perubahan butuh sinergi," lanjutnya.
Khofifah pun menekankan, dinamika perubahan di tingkat lokal, regional, nasional, hingga global menuntut ASN terus memperbarui kapasitas dan cara kerjanya. Inovasi perlu dikembangkan secara berkelanjutan, sementara setiap gagasan perubahan harus tetap terbuka terhadap evaluasi dan penyesuaian sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kemampuan beradaptasi menjadi salah satu modal penting bagi pemimpin pemerintahan dalam menjaga keseimbangan di tengah perubahan. Dengan demikian, proyek perubahan yang telah dirancang selama pelatihan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan pendidikan dan pelatihan, tetapi dapat berkembang mengikuti tantangan yang dihadapi organisasi.
"Proyek perubahan tetap butuh inovasi dan kreativitas yang luar biasa. Ada ruang di mana adaptasi kita dibutuhkan. Maka sebetulnya _equilibrium dynamic_. Dinamika-dinamika di mana kita harus bangun keseimbangan-keseimbangan baru. Jadi pada dasarnya proyek-proyek perubahan ini akan beradaptasi dengan berbagai dinamika kehidupan geopolitik lokal, regional, nasional, dan global," ungkapnya.
Pertukaran pengetahuan tersebut, lanjut Khofifah, dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung maupun daring. Dengan jejaring kolaborasi yang terbangun, inovasi yang telah berhasil diterapkan di satu daerah berpeluang dikembangkan di daerah lain dengan menyesuaikan karakteristik, kebutuhan, dan sumber daya setempat.
"Terakhir, selamat kepada semua dengan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan semua pelatihan dan proyek yang dikerjakan dapat memberikan dampak positif untuk lingkungan sekitar dan masyarakat luas. Terima kasih," pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Lembaga Administrasi Negara RI Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan bahwa keberhasilan menyelesaikan pelatihan bukanlah akhir dari proses pembelajaran, melainkan awal dari pembuktian sebagai pemimpin. Di mana, tantangan yang sebenarnya ada pada memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"BPSDM atau lembaga pelatihan apapun bukan menjadi satu jawaban untuk semua masalah di bangsa kita. Justru yang harus kita jadikan sebagai Kawah Candradimuka itu adalah tempat kerja Bapak Ibu sekalian. PKN II hanya 107 hari saja," katanya.
“Maka, pembelajaran harus terus dilanjutkan bukan hanya di lembaga pelatihan, tetapi juga di ruang-ruang pekerjaan Bapak Ibu sekalian," imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menyerahkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) serta menyematkan pin Pemimpin Perubahan kepada 52 peserta PKN Tingkat II Angkatan XI. Ia juga menyerahkan piagam penghargaan dan mengalungkan medali kepada lima peserta dengan peringkat terbaik.
Penghargaan serupa diberikan kepada 10 peserta terbaik PKP Angkatan V dan VI, masing-masing lima orang dari setiap angkatan. Selain itu, panitia memberikan penghargaan untuk kategori video terinovatif dan banner terbaik sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas peserta selama mengikuti pelatihan.
PKN Tingkat II Angkatan XI diikuti 52 peserta dari berbagai instansi dan daerah. Sebanyak delapan peserta berasal dari tingkat pemerintah provinsi, terdiri atas tiga orang dari Jawa Timur dan lima orang dari Papua Barat. Sebanyak 24 peserta lainnya berasal dari pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, sedangkan 20 peserta berasal dari pemerintah kabupaten/kota di luar Jawa Timur.
Peserta dari luar Jawa Timur tersebut mewakili sejumlah daerah, antara lain Kota Kupang, Pontianak, Batam, Kabupaten Nagekeo, Sumba Barat Daya, Fakfak, Sukamara, dan Halmahera Selatan. Komposisi peserta lintas wilayah ini menjadi ruang pertukaran pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan dan pengembangan inovasi pelayanan publik.
Sementara itu, PKP Angkatan V dan VI diikuti total 85 peserta dari 15 unit kerja atau instansi, meliputi perangkat daerah tingkat provinsi, kejaksaan, kementerian/lembaga, hingga pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.
Rangkaian kegiatan penutupan juga diwarnai penyerahan bantuan kemanusiaan dari Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut menjadi wujud solidaritas antardaerah sekaligus kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam situasi bencana.
Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur, HM Arum Sabil menyerahkan bantuan melalui program Bumbung Kemanusiaan senilai Rp217 juta kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo, Imanuel Ndun. Selain itu, bantuan senilai Rp250 juta diserahkan kepada Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sikka, Joy Johakim Brejon, untuk disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Sikka.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Lembaga Administrasi Negara RI Tri Widodo Wahyu Utomo dan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur Ramliyanto.
