JAKARTA, 30 JUNI 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung perluasan program piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di 43 kabupaten/kota yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (30/6).
Dalam forum tersebut, Khofifah menyampaikan apresiasi karena empat daerah di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi, telah ditetapkan sebagai daerah percontohan (piloting) digitalisasi bansos.
Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini menilai, keberhasilan pelaksanaan di empat daerah tersebut menjadi modal penting untuk memperluas implementasi program ke wilayah lain di Jawa Timur.
"Kami menyampaikan terima kasih bahwa ada empat daerah di Jawa Timur yang diikutkan dalam piloting project ini. Kami sebetulnya berharap, kalau memungkinkan, kita mencoba perluasan ke Madiun, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Probolinggo," ujarnya.
Khofifah menegaskan, usulan tersebut realistis mengingat kesiapan infrastruktur digital serta ekosistem pemerintahan di daerah-daerah tersebut sudah cukup baik. Sebagai provinsi dengan 38 kabupaten/kota, lanjutnya, Jawa Timur membutuhkan cakupan digitalisasi bansos yang lebih luas agar proses penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran dan efisien.
"Kalau bisa menjadi bagian dari proses digitalisasi bansos ini, rasanya kami siap mendorong dan meluaskan. Kita di Jatim ada 38 kota/kabupaten. Jadi kalau sebelumnya empat, bolehlah kami ditambah empat lagi jadi delapan. Insya Allah, kita siap bekerja keras untuk mewujudkan program di sini," ungkapnya.
Meski begitu, Khofifah mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi bansos juga harus diikuti dengan penguatan kualitas data penerima manfaat. Ia menyoroti masih adanya potensi _inclusion error_ maupun _exclusion error_ yang disebabkan oleh masyarakat yang belum terdaftar (_unregistered people_) maupun data yang belum sepenuhnya terverifikasi.
"Potensi _inclusion error_ dan <exclusion error_ ini seterusnya akan terus jadi kalau _unregistered people< tidak diselesaikan. Itu data yang belum terverifikasi di Jawa Timur. Nah, data yang belum terverifikasi ini akan potensial menjadi _exclusion error," bebernya.
Pemprov Jawa Timur, kata Khofifah, siap memperkuat proses pemutakhiran data dengan memberikan informasi yang lebih rinci dan akurat sehingga kualitas basis data penerima bantuan sosial terus meningkat.
Selain aspek data, Khofifah juga menyampaikan sejumlah pengalaman lapangan yang dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan sistem digitalisasi bansos secara nasional.
Salah satunya terkait penyesuaian mekanisme dukungan bagi pilar-pilar sosial atau agen di daerah yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran, termasuk perubahan pola pemberian dukungan operasional agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Khofifah juga mengungkapkan pengalaman terkait proses pembukaan rekening penerima bantuan sosial yang pada awal pelaksanaan sempat menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, penyempurnaan tata kelola rekening penerima akan semakin mendukung keberlanjutan penyaluran program perlindungan sosial secara lebih cepat, tepat, dan efisien.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan atau _Government Technology_ (_GovTech_) untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.
"Kali ini rencananya kita akan melebar ke 43 kabupaten/kota. Saya pikir untuk Jawa Timur, poin yang penting adalah menambah daerah piloting digitalisasi bansos ini. Ini juga berkoordinasi dengan Pak Luhut (Ketua Dewan Ekonomi Nasional) saya selaku Menteri Dalam Negeri mendukung beliau untuk mengoordinasikan teman-teman pemerintah daerah dan seluruh pimpinan lembaga terkait agar mendukung langkah-langkah percepatan yang dipimpin oleh beliau," terangnya.
Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, evaluasi akan dilakukan hingga akhir Juli sebagai persiapan peluncuran nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Oktober mendatang. Terlebih, karena pemerintah kali ini sangat berfokus pada basis digital dan Artificial Intelligence (AI).
Mendagri Tito juga menilai, Surabaya sebagai Ibu Kota Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang menunjukkan progres cepat dan berpeluang menyelesaikan implementasi lebih awal. Ini juga didukung dengan sistem yang seluruhnya dikembangkan oleh talenta Indonesia sendiri.
"Kalau ini jadi, kami sudah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp 1.500 triliun. Tax ratio kita yang sekarang sekitar 9 persen secara bertahap bisa naik menjadi 11, 12, bahkan 13 persen seperti negara-negara ASEAN. Karena itu kita harus kompak, menjalankan program ini secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan agar benar-benar bisa diwujudkan dengan baik," pungkasnya.
