Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penguatan tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan di Indonesia. Menurutnya, berbagai persoalan pembangunan nasional pada akhirnya berkaitan erat dengan sektor ketenagakerjaan, sehingga Kementerian Ketenagakerjaan harus mampu menghadirkan solusi yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan agar setiap program dan kebijakan dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta memberikan manfaat yang optimal. Penguatan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar seluruh agenda pembangunan ketenagakerjaan dapat terlaksana sesuai target dan kebutuhan masyarakat.
Yassierli menjelaskan bahwa ruang lingkup tugas Kementerian Ketenagakerjaan sangat luas, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian hubungan industrial. Oleh karena itu, tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan seluruh program mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan secara efektif dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat program pengembangan sumber daya manusia melalui perluasan pelatihan vokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia industri. Selain meningkatkan kesiapan kerja lulusan pendidikan menengah, langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.
Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang dinilai kurang efektif agar tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan responsif. Penyederhanaan aturan serta peningkatan kualitas layanan publik menjadi bagian dari strategi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara terus dilakukan melalui pengembangan sistem pembelajaran berbasis kompetensi jabatan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pegawai sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan.
Transformasi organisasi juga diperkuat melalui pengawasan internal berbasis risiko serta pengembangan sistem data terintegrasi. Dengan dukungan data yang akurat dan terhubung, pemerintah dapat melakukan evaluasi program secara lebih komprehensif sekaligus menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Evaluasi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi selama ini akan menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki efektivitas program dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Sumber : InfoPublik
