Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Sosial mulai mematangkan persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat dengan menggandeng pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan verifikasi calon peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dapat berjalan tepat sasaran.

Koordinasi verifikasi calon siswa dilaksanakan di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik. Dalam rapat tersebut, berbagai mekanisme teknis dibahas secara mendalam, mulai dari proses pendataan, indikator kelayakan penerima manfaat, hingga sinkronisasi data antarinstansi.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Ummi Khoiroh, menjelaskan bahwa proses penjaringan calon siswa tidak dilakukan melalui sistem pendaftaran terbuka. Sebaliknya, verifikasi dilakukan langsung di lapangan oleh pendamping PKH berdasarkan data yang telah disiapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Menurutnya, tahapan verifikasi dan validasi menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, pendamping PKH dinilai memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam proses seleksi calon siswa.

Pengalaman para pendamping dalam mendampingi keluarga penerima manfaat selama ini dianggap mampu membantu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, proses penentuan calon siswa Sekolah Rakyat diharapkan berjalan lebih tepat dan minim kesalahan sasaran.

Program Sekolah Rakyat sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Pemerintah daerah berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Selain memperkuat akses pendidikan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga terus ditingkatkan agar seluruh tahapan pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sumber : InfoPublik