Jakarta – Pemerintah memastikan status dan kesejahteraan guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) tetap terjamin melalui kebijakan penataan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pendidikan nasional sekaligus memberikan kepastian bagi para tenaga pendidik non-ASN agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bermartabat.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa berbagai kebijakan strategis telah disiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, serta kepastian status guru non-ASN. Penataan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar implementasinya berjalan optimal.
Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, antara lain melalui pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), peningkatan akses terhadap program Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta pemberian berbagai bentuk tunjangan.
Pada tahun 2026, pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung kesejahteraan guru non-ASN, termasuk insentif bulanan, tunjangan profesi, serta tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di wilayah tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.
Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan terhadap guru non-ASN masih tinggi, terutama di daerah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. Oleh karena itu, keberadaan mereka tetap dipertahankan sembari menunggu skema penataan yang lebih komprehensif ke depan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta sistem pendidikan yang lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian bagi guru non-ASN di seluruh Indonesia.
