Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjamin kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari upaya pemerataan energi nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memperoleh akses BBM secara merata dan berkeadilan.
Melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pemerintah terus memperkuat sistem distribusi BBM dengan memperluas jaringan penyalur, termasuk melalui program BBM Satu Harga. Program ini bertujuan agar masyarakat di wilayah 3T dapat menikmati harga BBM yang sama dengan daerah perkotaan, sehingga tidak terjadi disparitas harga akibat kendala geografis.
Hingga saat ini, ratusan lembaga penyalur BBM telah beroperasi di berbagai pelosok Indonesia, dan pada 2026 pemerintah menargetkan penambahan puluhan penyalur baru guna memperkuat jangkauan distribusi energi.
Selain memperluas jaringan, pemerintah juga memastikan distribusi BBM tetap berjalan dalam berbagai kondisi, termasuk saat terjadi gangguan logistik atau bencana alam. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terpencil.
Dalam implementasinya, distribusi BBM di wilayah 3T menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur yang terbatas. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong inovasi distribusi, termasuk penggunaan sub-penyalur serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pasokan energi.
Kebijakan ini juga sejalan dengan amanat pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan distribusi yang merata, diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah 3T.
Pemerintah optimistis, melalui sinergi antara BPH Migas, Pertamina, dan berbagai pemangku kepentingan, distribusi BBM hingga ke pelosok negeri dapat terus terjaga. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan energi serta pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
