Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mencanangkan 400 Patriot Integritas Muda (PIM) Jawa Timur dalam Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur di Hotel Grand Mercure Malang, Kamis (30/10).
Para pemuda tersebut berasal dari berbagai organisasi, antara lain dari Karang Taruna, Organisasi Mahasiswa, Pemuda Nahdlatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, Paskibraka, Pramuka, dan organisasi kepemudaan yang lainnya.
Melalui pencanangan ini, Gubernur Khofifah berharap mereka menjadi agen perubahan, role model, dan penggerak kampanye antikorupsi di lingkungan masing-masing. Sebab, pencanangan tersebut diikuti dengan ikrar yang menekankan semangat antikorupsi.
Lebih lanjut disampaikannya, ikrar tersebut harus diikuti dengan pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang disebut dalam Al-Quran Surah As-Saff ayat 2-3.
Keterlibatan pemuda ini menjadi penting, sebut Gubernur Khofifah, terlebih dengan begitu banyaknya dinamika lokal, regional, maupun global.
Gubernur Khofifah juga mengajak semua pihak untuk menunjukkan integritas membangun negeri ini.
"Jika masih ada yang terindikasi pungli, saya bilang tidak boleh ada yang dilindungi atau ditutup tutupi. Kepada saudara sekalian, jikalau menemukan bukti, langsung sampaikan kepada aparat penegak hukum. Kami serius untuk itu," katanya.
"Sebentar lagi akan ada pelantikan sekitar 492 Eselon 3 dan Eselon 4. Beritahu saya kalau ada yang main-main dan jual-beli jabatan. Bahkan untuk para pejabat yang duduk di depan, ketika mereka menempati jabatan tertentu lalu mereka menunjukkan indikasi perilaku-perilaku koruptif, beritahu saya," lanjut Gubernur Khofifah.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim akan selalu berbenah. Ia pun menyinggung persoalan pengendapan kas daerah yang belakangan ramai diberitakan.
Ia menjelaskan dana kas Pemprov Jatim per 22 Oktober jam 09.30 itu tercatat sebesar Rp 6,2 triliun. Yang terdiri dari deposito Rp. 3,6 triliun dan giro Rp. 2,627 triliun.
Dana tersebut terlihat besar karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024 sebesar Rp 4,6 triliun yang baru bisa dialokasikan setelah Audit BPK dan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024. Mekanismenya melalui Perubahan APBD 2025 yaitu di Triwulan IV bulan Oktober-Desember.
"Saat saya pertama menjadi gubernur, saya tanya, kenapa ini tidak langsung digunakan anggaran ini? Ternyata karena yang masuk SiLPA itu harus selesei diaudit BPK,” ujarnya.
“Jadi kalau saudara lihat kenapa ini mengendap, itu semua pada posisi audited, sudah diaudit BPK. Setelah itu harus masuk LPJ, Laporan Pertanggungjawaban Gubernur, baru kemudian masuk pada PAPBD," jelasnya.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan bahwa sistem ini dibuat oleh Pemerintah Pusat. Sehingga pengaturan alur anggaran yang tak terserap dan perlu diaudit BPK adalah wewenang pemerintah pusat.
Sebagai informasi, pencanangan PIM Jawa Timur ini merupakan salah satu strategi yang penting adalah membangun budaya integritas sejak dini dimulai kekuatan pemuda pemudi.
Kegiatannya bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, serta memotivasi generasi muda untuk terus mengasah pengetahuan, keterampilan, dan komitmen terhadap nilai-nilai integritas.
Mereka yang dicanangkan mencapai 400 muda-mudi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yah berusia 18-30 tahun. Dari total 400 pemuda tersebut, telah dipilih 40 peserta terbaik yang nantinya akan menjadi penyuluh antikorupsi yang bekerjasama dengan KPK. Mereka akan menjalani diklat selama 3 hari di Jakarta.
"Anak-anak saya, adik adik saya, terima kasih bahwa sudah berkenan untuk menjadi bagian dari gerakan integritas pemuda. Selamat bertugas semuanya. Bersiap memberikan hadiah terbaik bagi negeri ini dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda,” tegasnya.
“Kalian adalah pemuda-pemudi luar biasa yang punya komitmen untuk membangun negeri ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan," pungkasnya.
