Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Hotel Grand Mercure Malang, Kamis (20/11).
Ditandatangani oleh Gubernur Khofifah dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, disaksikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf , penandatanganan tersebut terkait dengan kesepakatan atas penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data informasi statistik dalam rangka pembangunan daerah.
Tak hanya itu, penandatanganan Nota Kesepakatan serupa juga dilakukan antara 37 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan BPS Kabupaten/Kota.
"Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa data akan sangat menentukan bagaimana sasaran dari seluruh program yang kita laksanakan bisa lebih precise. Karena itu saya setiap sore, mau hari libur atau tidak hari libur, selalu makan data terutama terkait harga sembako ," kata Gubernur Khofifah.
Data-data tersebut, dikatakannya selalu digunakan untuk memutuskan program dan kebijakan. Seperti saat penyakit mulut dan kuku (PMK) menyerang ternak-ternak di Jawa Timur.
"Saya setiap sore masih akses data PMK, jadi penyakit mulut dan kuku kita tidak pernah underestimate. Dari sana, setiap ada kasus PMK, selalu saya minta tolong pasar-pasar hewan terdekat untuk tidak beroperasi sementara. Agar kita bisa memberikan proteksi terhadap ternak yang lain," jelasnya.
Hal yang sama juga diterapkan Gubernur Khofifah dalam bidang perdagangan. Di mana, dirinya mengaku selalu meminta update data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Data ini terlebih menjadi sangat penting untuk mitigasi menjelang Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang bersambung dengan Ramadhan. Meski inflasi di Jawa Timur relatif selalu terkendali dan di bawah rata-rata nasional, dirinya tetap meminta seluruh Pemerintah Kab/Kota berkoordinasi secara maksimal.
"Saya minta para bupati/walikota mengkoordinasikan dengan bulog setempat untuk maksimalisasi distribusi SPHP. Kemudian maksimalisasi distribusi gula dan minyakita. Agar bagaimana ini menjadi langkah strategis kita menjelang Nataru dan puasa. Karena kemungkinan dinamika kebutuhan pangan masyarakat cukup tinggi," terangnya.
Banyak hal lain, menurut Gubernur Khofifah, yang perlu dimitigasi lewat data. Contohnya kesiapan Jawa Timur akan kemungkinan bencana berdasarkan data dari hidrometeorologi.
"Di mana-mana kita melihat intensitas curah hujan yang tinggi dan kemungkinan beresiko banjir, longsor, dan seterusnya. Maka di kabupaten/kota sekaligus saya pesankan supaya siaga terhadap bencana hidrometeorologi. Harapan kita semua bisa berseiring dengan keamanan, kenyamanan dan tetap pada suasana yang produktif," ujarnya.
Di akhir, dirinya mengapresiasi peran BPS RI dan Kementerian Sosial RI yang telah mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia juga optimis bahwa kerjasama ini akan memberikan dorongan positif bagi program-program yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengatakan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan ini merupakan langkah sangat strategis dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Yang dibutuhkan dari data ini adalah kolaborasi untuk pemutakhiran. Karena kalau datanya akurat, insya Allah intervensi kita juga akan tepat sasaran dan berdampak," katanya.
Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut, dengan berpegangan terhadap data yang sama, pemerintah akan dengan mudah mengintegrasikan program. Sehingga, ego sektoral bisa dihilangkan.
"Nah, Jawa Timur ini selalu terdepan karena yang memimpin gubernurnya langsung. Ini sangat luar biasa. Nanti kalau kemudian dilaksanakan dengan konsisten terus-menerus, saya pastikan bahwa data akan semakin terpadu dan program kita akan semakin tepat sasaran," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula peluncuran aplikasi Sistem Informasi Data Desa Terintegrasi (SINGASARI) oleh Gubernur Khofifah bersama Mensos RI Saifullah dan Kepala BPS RI Amalia. Ditandai dengan penekanan tombol sirine, peluncuran SINGASARI diharapkan dapat menjadi katalisator pembangunan data desa di daerah.
SINGASARI sendiri merupakan aplikasi yang dirancang secara khusus oleh BPS Provinsi Jawa Timur dan bekerjasama dengan Pemprov Jatim untuk mengintegrasi berbagai data desa dalam satu platform. Sehingga, data yang terkumpul dengan didasari dari DTSEN dapat efisien dan mudah diakses oleh stakeholder.
"SINGASARI ini akan menyatukan data-data potensi desa yang nanti akan dilengkapi dengan DTSEN. Ini bisa menjadi dashboard lengkap tidak hanya di level provinsi, tapi juga ada level kabupaten/kota sampai ke kecamatan dan tingkat desa. Sehingga nanti dengan dashboard itu bisa digunakan bersama untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat," jelas Kepala BPS RI Amalia.
