Jakarta – Upaya membangun kedaulatan ekonomi haji Indonesia terus diperkuat melalui optimalisasi pengelolaan dana haji dan pengembangan ekosistem layanan yang berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan manfaat ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat dan mendukung perekonomian nasional.

Kedaulatan ekonomi haji tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dana secara aman dan transparan, tetapi juga mencakup penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok layanan haji, mulai dari konsumsi, transportasi, hingga akomodasi. Dengan strategi yang terintegrasi, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan dana haji harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Optimalisasi investasi yang produktif dan aman menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan dana haji sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi jamaah.

Selain itu, penguatan sektor pendukung seperti industri halal, perbankan syariah, serta usaha mikro dan menengah juga menjadi bagian dari strategi kedaulatan ekonomi haji. Sinergi antarinstansi dan pemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan tata kelola yang solid dan berdampak luas.

Dengan membangun kedaulatan ekonomi haji, Indonesia tidak hanya memperkuat posisi dalam penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan.