Pemprov Jatim memborong sepuluh penghargaan dari dua belas kategori dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2025 yang digelar oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (26/5)
Sepuluh penghargaan yang berhasil diraih oleh Jawa Timur, yaitu juara 1 kategori Keuangan Mikro Syariah, juara 1 kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, juara 2 untuk Inkubasi Usaha Syariah, juara 2 – Zona KHAS (Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat), dan juara 3 kategori Industri Halal.
Capaian juara pertama tersebut merupakan hasil kinerja dari lembaga keuangan mikro syariah di Jawa Timur seperti BMT, KPPS, LKMS, dan BWM yang terus mengalami pertumbuhan pesat dan kini mengelola aset hingga triliunan rupiah. Di sisi lain, penguatan ekosistem perbankan syariah di Jawa Timur juga terus berlangsung melalui keberadaan 14 Unit Bank Umum Syariah, 16 Unit Usaha Syariah, dan 25 BPRS.
Selanjutnya Jawa Timur juga memperolah juara 4 pada kategori Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Syariah, juara 5 untuk kategori Inovasi pada Sektor Ekonomi Syariah, kategori Literasi Ekonomi Syariah, kategori Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan dan kategori Keuangan Sosial Syariah.
Seluruh capaian tersebut tidak terlepas dari upaya penguatan pondasi ekonomi syariah di Jawa Timur yang didukung penuh oleh peran strategis pondok pesantren (PONPES) yang tersebar luas di seluruh wilayah. Saat ini terdapat 7.334 PONPES berizin dari Kementerian Agama, yang menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Sebanyak 1.210 PONPES telah mengembangkan 1.743 unit usaha, 1.210 lainnya telah menjalankan program kewirausahaan, dan 74 PONPES telah memperoleh sertifikat halal. Selain itu, 4.494 PONPES memiliki rekening syariah, 5.790 telah menerapkan digitalisasi, dan 291 menjadi agen laku pandai.
Dengan jumlah santri bermukim mencapai lebih dari 923 ribu jiwa, kekuatan ini didukung pula oleh kemitraan strategis antara akademisi, pelaku bisnis, dan komunitas, yang bersama-sama menciptakan ekosistem syariah yang inklusif dan berdaya saing global. Kombinasi antara infrastruktur keagamaan, lembaga pendidikan, dan komitmen kolaboratif menjadi fondasi yang kokoh untuk percepatan pembangunan ekonomi syariah di Jawa Timur.
Seluruh penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Iwan yang hadir mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
"Alhamdulillah Pemprov Jatim berhasil memborong 10 penghargaan dari 12 kategori pada Anugerah Adinata Syariah tahun 2025. Penghargaan ini akan menjadi motivasi tersendiri untuk memperkuat pondasi keuangan syariah di Jawa Timur,” ujar Gubernur Khofifah di sela sela melaksanakan ibadah haji di Makkah, Senen (1/6).
"Penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat pondasi ekonomi syariah di Jawa Timur," imbuhnya.
Lebih dari itu, gubernur perempuan pertama di Jatim ini menyampaikan bahwa tidak hanya sebagai sistem keuangan alternatif, ekonomi syariah juga sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu ia mendorong semua pihak terkait untuk terus konsisten membangun ekosistem ekonomi syariah di Jawa Timur.
"Konsistensi dan komitmen yang kuat harus terus dibangun untuk mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang lebih komprehensif," katanya.
Gubernur Jatim pun menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi atas penghargaan tersebut. Ia menyebut penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, pondok pesantren, lembaga keuangan syariah, hingga masyarakat Jawa Timur.
“Alhamdulillah, semua pihak terkait terus bergerak membangun ekosistem ekonomi syariah secara nyata dan lebih komprehensif” ucapnya.
Di sisi lain, Penghargaan Adinata Syariah merupakan bentuk apresiasi nasional atas dedikasi dan kontribusi luar biasa dari berbagai pihak dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Penilaian penghargaan ini tidak hanya mempertimbangkan inovasi dan dampak program yang dijalankan, tetapi juga mengukur sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, baik oleh lembaga, pemerintah daerah, maupun komunitas masyarakat.
