Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) menyampaikan bahwa sebanyak 87 persen rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen penguatan tata kelola dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menhub menegaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi serta efektivitas pengelolaan anggaran dan program kerja. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dan terukur dengan melibatkan seluruh unit kerja terkait.

Menurutnya, rekomendasi BPK menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki sistem administrasi, pengawasan internal, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan di sektor transportasi. Dengan tindak lanjut yang optimal, diharapkan kualitas layanan publik di bidang transportasi semakin meningkat.

Kemenhub juga terus memperkuat sistem pengendalian internal dan koordinasi antarunit guna memastikan sisa rekomendasi dapat segera diselesaikan. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dengan capaian tindak lanjut sebesar 87 persen, Menhub optimistis pengelolaan sektor transportasi nasional semakin profesional dan transparan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja kementerian.