Dihadiri Menteri Bappenas, Menteri Dikdasmen dan Wamendagri, Pastikan Pembangunan Daerah Selaras dengan Pemerintah Pusat
SURABAYA, 14 APRIL 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2027 di Hotel Shangrila Surabaya, Selasa (14/4).
Dihadiri Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Wamen Ribka Haluk, Wagub Jatim, Ketua DPRD Jatim, Forkopimda Jatim, para Bupati Wali Kota Se-Jawa Timur, dan juga lintas ormas di Jatim, forum ini berlangsung sangat strategis untuk merumuskan rencana pembangunan ke depan.
Dalam forum tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus semakin presisi, berbasis data, serta diperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
“Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Khofifah.
Khofifah menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
Karena itu, kebijakan daerah harus selaras dengan prioritas nasional sekaligus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Dalam kerangka Nawa Bhakti Satya Jatim Sejahtera, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfokuskan pembangunan pada percepatan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mencapai hal tersebut, Khofifah menekankan pentingnya penguatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media sebagai penjalin sinergi pembangunan.
“Kolaborasi pentahelix tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, tetapi juga mendorong sinkronisasi lintas sektor, mempercepat inovasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan,” tegasnya.
Seiring dengan itu, penguatan basis data menjadi kunci utama dalam memastikan ketepatan sasaran program. Khofifah menyoroti pentingnya validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami mendorong percepatan pengajuan, pemutakhiran, dan pemadanan data agar intervensi kebijakan benar-benar tepat sasaran,” tuturnya.
Selain penguatan data, sektor layanan dasar, khususnya kesehatan, juga menjadi perhatian utama. Capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Timur per 1 April 2026 telah mencapai 97,71 persen atau sekitar 41,13 juta jiwa dari total penduduk 42,3 juta jiwa.
Sementara itu, pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jawa Timur tahun 2026 menunjukkan capaian positif dengan menempati peringkat kedua nasional.
Program ini didominasi kelompok usia 40–59 tahun sebanyak 944.030 jiwa (28,92 persen), dengan partisipasi perempuan sebesar 58,44 persen dan laki-laki 41,56 persen.
Penguatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat desa. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung pembiayaan 1.001 perawat Ponkesdes yang tersebar di 21 kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan Khusus.
Beralih ke sektor ekonomi, masalah yang dihadapi Jawa Timur adalah disparitas antarwilayah . Kontribusi ekonomi wilayah utara mencapai 54,57 persen, sementara wilayah selatan 20,53 persen, dan Madura 3,81 persen.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, percepatan pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) menjadi prioritas strategis. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 390,84 km atau 62,2 persen dari total panjang 628,39 km, dengan target tambahan penyelesaian sepanjang 30,59 km pada tahun 2026.
“Pembangunan Pansela diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi wilayah selatan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah,” jelasnya.
Di sisi lain, Jawa Timur juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program prioritas nasional. Salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau sekitar 8,58 juta penerima manfaat dari berbagai kelompok, mulai dari balita, peserta didik, hingga ibu hamil dan menyusui.
Program ini didukung oleh 4.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 3.412 telah operasional dan 823 dalam tahap persiapan, serta melibatkan 160.524 tenaga petugas. Hingga 10 April 2026, sebanyak 2.018 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah diterbitkan sebagai jaminan kualitas layanan.
Di sektor ekonomi desa, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah mencapai 100 persen pembentukan kelembagaan dengan total 8.494 koperasi. Mayoritas merupakan koperasi baru (99 persen) yang saat ini didominasi unit usaha gerai sembako dan mulai beroperasi secara bertahap.
“Ke depan, penguatan kapasitas SDM, akses permodalan, dan ekosistem kemitraan menjadi kunci keberlanjutan KDKMP,” ujar Khofifah.
Sementara itu, pada sektor pendidikan dan pemberdayaan sosial, Jawa Timur mencatat kontribusi terbesar nasional dalam Program Sekolah Rakyat (SR) dengan 26 unit atau sekitar 15 persen dari total nasional. Program ini mencakup 97 rombongan belajar dengan total 2.450 peserta didik.
Dukungan diberikan secara komprehensif, mulai dari penyediaan fasilitas, pelatihan kebencanaan oleh Tagana, pemberdayaan ekonomi orang tua, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak serta penguatan literasi melalui optimalisasi perpustakaan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus memperkuat pendidikan keagamaan melalui Program Bosda Madin dengan skema sharing pembiayaan bersama kabupaten/kota.
“Melalui sinergi pembiayaan dan penajaman sasaran, kita harapkan peningkatan mutu pendidikan keagamaan dapat berjalan optimal menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Berita Acara (BA) Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang ditandatangani oleh unsur pemerintah pusat dan daerah, legislatif, akademisi, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, pemuda, perwakilan anak, kelompok disabilitas, hingga dunia usaha, sebagai representasi kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan.
Di akhir, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, BUMN/BUMD, akademisi, komunitas, media, hingga masyarakat Jawa Timur.
“Kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan adalah fondasi kokoh untuk mewujudkan Jawa Timur yang maju, adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
