SURAKARTA, 18 Oktober 2026 – Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Zainal Muttaqin, menghadiri Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 yang diselenggarakan di The Sunan Hotel Solo, Surakarta, Jawa Tengah, pada 17–18 Oktober 2026.
Kehadirannya dalam forum nasional kehumasan tersebut sekaligus merepresentasikan keterlibatannya sebagai Pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) Surabaya Raya Bidang Pengembangan Kerja Sama, yang berkomitmen memperkuat jejaring dan kolaborasi profesi komunikasi di berbagai sektor.
Mengusung tema “Humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia”, KHI 2026 menjadi momentum strategis untuk mempertemukan para pemimpin, praktisi, akademisi, organisasi profesi, serta pemangku kepentingan komunikasi dari sektor pemerintahan, korporasi, BUMN, media, dan masyarakat.
Konvensi yang diselenggarakan PERHUMAS bersama Katadata tersebut menempatkan kepercayaan publik sebagai fondasi utama komunikasi kelembagaan di tengah meningkatnya tantangan disinformasi, perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), polarisasi sosial, serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses dan memproduksi informasi.
Bagi Zainal, tema KHI 2026 memiliki relevansi kuat dengan tantangan pengelolaan komunikasi publik di lingkungan pemerintahan daerah. Menurutnya, perkembangan ekosistem digital menuntut aparatur kehumasan untuk tidak lagi sekadar menjalankan fungsi publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan, melainkan mengambil peran lebih strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan informasi dan aspirasi masyarakat.
“Humas pemerintah tidak boleh berhenti sebagai produsen informasi atau pengelola citra kelembagaan. Tanggung jawab yang lebih besar adalah memastikan setiap komunikasi pemerintah mampu menghadirkan pemahaman, membangun partisipasi, dan merawat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itulah yang menjadi ukuran keberhasilan komunikasi publik,” ujar Zainal di Surakarta, Minggu (18/10).
Ia menilai bahwa tantangan terbesar kehumasan pemerintah saat ini bukan semata-mata bagaimana mempercepat penyebaran informasi, melainkan bagaimana memastikan informasi yang disampaikan benar, relevan, mudah dipahami, dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, derasnya arus informasi digital juga telah mengubah relasi komunikasi antara pemerintah dan publik. Masyarakat bukan lagi sekadar penerima pesan, melainkan memiliki kemampuan untuk membentuk opini, mengkritisi kebijakan, dan memengaruhi persepsi publik secara luas.
“Ketika semua orang memiliki ruang untuk menyampaikan cerita dan membentuk narasi, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kewenangan formal sebagai sumber legitimasi. Kredibilitas harus dibangun melalui keterbukaan, konsistensi, empati, dan kesesuaian antara apa yang dikomunikasikan dengan apa yang benar-benar dikerjakan,” jelasnya.
Selain itu, Zainal menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi aparatur humas pemerintah agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip etika, profesionalisme, dan akuntabilitas.
Hal tersebut sejalan dengan sejumlah agenda utama KHI 2026, antara lain diskusi mengenai Narasi Kebangsaan di Era Polarisasi, Satu Profesi, Beragam Ruang Kolaborasi, Integritas Humas di Era Generative AI, serta Golden Hour Krisis Disinformasi. Forum ini juga mengusung agenda strategis penguatan tata kelola narasi, kolaborasi profesi, dan reputasi Indonesia menuju 2027.
Dalam konteks Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Zainal berpandangan bahwa penguatan komunikasi publik perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih terencana, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan kehumasan tidak cukup dinilai berdasarkan banyaknya pemberitaan, konten media sosial, atau kegiatan publikasi yang dihasilkan, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas pemahaman, keterlibatan, dan kepercayaan masyarakat.
“Ke depan, kita perlu semakin menggeser orientasi kerja kehumasan dari sekadar mengejar output menuju outcome dan impact. Publikasi tetap penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah sejauh mana komunikasi pemerintah mampu menjembatani kepentingan, menjawab kebutuhan informasi masyarakat, serta mendukung keberhasilan kebijakan dan pelayanan publik,” ungkapnya.
Sebagai Pengurus BPC PERHUMAS Surabaya Raya Bidang Pengembangan Kerja Sama, Zainal juga memandang KHI 2026 sebagai ruang strategis untuk memperluas jejaring profesional dan memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya antara pemerintah daerah, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa.
Menurutnya, tantangan komunikasi publik yang semakin kompleks tidak mungkin diselesaikan oleh satu institusi secara mandiri. Dibutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan untuk membangun ekosistem komunikasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
“Kolaborasi bukan sekadar mempertemukan banyak pihak dalam sebuah kegiatan, melainkan menyatukan kompetensi, sumber daya, dan kepentingan untuk menghasilkan manfaat bersama. Melalui PERHUMAS, kami ingin terus memperkuat jembatan kerja sama antara praktisi komunikasi pemerintah dengan berbagai sektor, termasuk dalam pengembangan kompetensi dan pertukaran praktik baik kehumasan,” tuturnya.
Zainal turut mengapresiasi peran BPC PERHUMAS Surabaya Raya yang secara konsisten mengembangkan berbagai kegiatan kehumasan, termasuk rangkaian diskusi, penguatan kapasitas profesi, dan kolaborasi dengan mitra media dalam mendukung penyelenggaraan KHI 2026.
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan menjelang konvensi adalah podcast Road to KHI 2026 bersama Tribun Jatim bertajuk “Kolaborasi Lintas Sektor: Dari Krisis ke Kolaborasi”. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya membangun percakapan profesional mengenai pentingnya sinergi, pengelolaan krisis, dan penguatan kepercayaan publik.
Ia berharap pengalaman, pengetahuan, dan jejaring yang diperoleh melalui KHI 2026 dapat menjadi referensi untuk terus mengembangkan praktik komunikasi publik yang lebih adaptif dan profesional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Humas pemerintah harus mampu menghadirkan komunikasi yang tidak hanya terdengar, tetapi juga dipahami dan dipercaya. Sebab, reputasi institusi tidak dibangun semata-mata oleh seberapa baik kita bercerita, melainkan oleh seberapa konsisten kita membuktikan apa yang telah disampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya.
KHI 2026 juga dirangkaikan dengan Pertemuan Humas Muda (PEMUDA) 2026 sebagai ruang regenerasi bagi mahasiswa, praktisi muda, dan calon pemimpin komunikasi Indonesia. Melalui semangat #IndonesiaBicaraBaik, forum ini diharapkan memperkuat peran profesi humas sebagai penenun kepercayaan dan salah satu kekuatan penggerak kemajuan bangsa.
