Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan memacu kebangkitan perekonomian di daerah. Pasalnya, penerapan kebijakan ini akan melibatkan peran berbagai pihak di daerah, seperti pengusaha lokal, vendor, petani, hingga pihak-pihak yang mengurusi ketahanan pangan.

Hal ini disampaikan Bima kepada awak media usai melakukan pertemuan dengan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Menurut Bima, pemerintah daerah (Pemda) memiliki antusiasme tinggi dalam menyambut kebijakan MBG. Bahkan, daerah-daerah dengan kapasitas fiskal kuat, seperti Kabupaten Badung, Bali, memungkinkan pengalokasian anggaran untuk kebijakan tersebut didominasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Karena ada beberapa model kemitraan dengan Badan Gizi Nasional, beberapa model, nanti model yang mana, silakan diarahkan ke situ. Karena ujung-ujungnya bukan saja untuk kesehatan dan kesejahteraan, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Dia menambahkan, implementasi program MBG bergantung pada kapasitas fiskal di daerah. Jika daerah tersebut kuat, maka pemerintah pusat mempersilakan agar program direalisasikan melalui anggaran yang bersumber dari APBD. Sebaliknya, apabila daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal lemah, maka pemerintah pusat akan membantu pelaksanaan program tersebut melalui skema subsidi.

“Karena bagaimanapun, daerah kan juga punya prioritas juga. Daerah kan juga punya kebutuhan pembangunan juga,” imbuhnya.

Bima menekankan, pemerintah pusat sangat memahami situasi dan kondisi di daerah. Apalagi sejak semangat otonomi daerah diterapkan oleh Pemda.

“Dalam era otonomi daerah ini ada prioritas daerah, ada visi misi kepala daerah yang harus dilakukan sinkronisasi,” tandasnya.

Puspen Kemendagri